Andi Arief Wanti-wanti Ridwan Kamil Soal Jejaring Peternak China Di Kawasan Gunung Padang

GELORA.CO - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diingatkan soal keberadaan usaha peternakan ayam petelur oleh jejaring peternak China di kawasan Gunung Padang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pesan itu disampaikan politisi Partai Demokrat, Andi Arief. Staf Khusus Presiden era Presiden SBY itu adalah inisiator Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Gunung Padang, Cianjur.

"Pak @ridwankamil, mudah-mudahan bener-bener mereka mau usaha ternak, bukan ada niat terhadap Gunung Padang," kata dia lewat akun twitter ‏ @AndiArief__, Kamis (27/6).

Diketahui, jejaring peternak China banyak membangun usaha peternakan ayam petelur di kawasan Gunung Padang, Cianjur.

Kasus terbaru, di Dusun Ciduyun, Desa Cibokor yang hanya 1,5 kilometer dari Gunung Padang. Guohui Chen, seorang warga negara China, membangun usaha peternakan ayam petelur. Peternakan sejak 2017 dengan bendera PT Indah Tunggal Alami itu menempati lahan seluas 2 hektare.

Diberitakan pada awal Maret lalu, di gerbang usaha peternakan ayam petelur itu tertempel segel "Dalam Pengawasan" dari Satpol PP Kabupaten Cianjur. Segel itu terkait dengan pelanggaran Perda 14/2013 tentang Bangunan Gedung. Ditengarai izin kandang ayam milik Guohui Chen juga melanggar Perda 2/2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Selain Guohui Chen, ada banyak jejaring peternak ayam petelur China di Cibeber, Cianjur, seperti usaha milik bos dari Ho Kok Liang di Desa Cintaasih, peternakan Ekaria Farm di Desa Kanoman dengan pemilik yang biasa disapa Koh Ang, dan di Desa Kanoman ada juga penernakan milik warga keturuna China yang akrab disapa Koh Ali.

Peternakan ayam yang dikelola pengusaha asal China atau keturunan juga mudah dijumpai di Cianjur bagian utara, terutama di Kecamatan Cikalong. Salah satu peternakan itu adalah Hana Farm, milik pengusaha Heru Djadi yang sudah berusia 30 tahun.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Nurudin mengakui WNA asal China di Cianjur sebagian merupakan bos-bos perusahaan, khususnya bidang peternakan. DItegaskan, WNA China yang berada di wilayahnya legal. Kantor imigrasi setempat memiliki tim yang terus mengawasi pergerakan WNA tersebut baik di Cianjur maupun Sukabumi. [rmol]

Tidak Ada Pengamanan Khusus Di Rumah Prabowo Jelang Putusan MK

GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi hari ini menggelar acara nonton bareng (Nobar) sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/6).

Namun demikian, tak ada pengamanan khusus yang ditempatkan di lokasi acara nobar. Pantauan Kantor Berita RMOL di lokasi, jalanan di depan kediaman Prabowo lengang dengan kendaraan bermotor yang sesekali melintas.

Beberapa aparat kepolisian berjaga di sebuah tenda berwarna hijau yang didirikan di seberang rumah Prabowo, tepatnya di bawah pohon yang cukup rindang.

Tampak juga dua orang berbadan tegap dan berambut cepak sesekali mengecek pagar kediaman Prabowo yang tertutup rapat.

Sebelumnya, Ketua Direktorat Relawan Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menyebut kegiatan nonton bareng pembacaan putusan siang ini untuk menghindari gerakan massa ke area sekitar Gedung MK.

"Tentu nonton bareng, nonton sama-sama. Relawan mau hadir ke Jakarta, datang lah tapi enggak usah bawa apa-apa," kata Ferry kemarin. [rmol]

Alasan MA Mentahkan Gugatan BPN Prabowo ke Bawaslu: Bukan Objek PAP

GELORA.CO - Mahkamah Agung (MA) mementahkan gugatan BPN Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu RI. MA tidak menerima gugatan tersebut karena objek gugatan bukanlah pelanggaran administrasi pemilu (PAP).

"Inti pertimbangan putusan menyatakan objek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA," ujar Kabiro Humas MA Abdullah, yang dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2019).

Abdullah menjelaskan yang seharusnya menjadi objek perkara adalah keputusan KPU mendiskualifikasi calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Sehingga seharusnya pemohon PAP adalah calon presiden dan wakil yang kena diskualifikasi," ujar Abdullah.

Dalam perkara PAP ini, pemohon bukanlah calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, objek yang diperkarakan bukanlah keputusan KPU, melainkan keputusan Bawaslu yang menyatakan permohonan adanya TSM tidak diterima.

"Dengan demikian, MA tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dinyatakan tidak diterima," pungkas Abdullah.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yang diwakili oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal (Purn) Djoko Santoso. Terhadap permohonan BPN, MA memutuskan permohonan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard).[dtk]

Gugatan Lawan Bawaslu Ditolak MA, BPN: Masih Ada Pengadilan Allah

GELORA.CO - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Bawaslu ihwal adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019. BPN menilai seharusnya MA sempat menggelar sidang sebelum menyatakan tidak menerima gugatan.

"Mestinya MA memberi kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada prasangka, benar tidak ada TSM. Apalagi kasus ini menyita perhatian rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian muncul prasangka atau dugaan, jangan-jangan ini bagian dari TSM juga," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa, kepada wartawan, Kamis (27/6/2019).

Menurut Dian, institusi hukum seharusnya membuat terobosan dan tidak hanya terjebak pada hal-hal prosedural. Jika semua hal terhenti pada hal administratif dan prosedural, kata Dian, itu akan menutup jalan bagi para pencari keadilan.

"Padahal MA dibayar dan dibiayai oleh tax-payer, dibiayai oleh rakyat. Sudah selayaknya institusi hukum seperti MA mengedepankan substantive justice, bagaimana hasil dari permohonan rakyat kepada MA--setelah melalui proses persidangan--memenuhi rasa keadilan dan kebenaran ditegakkan," ujarnya.

Dian mengingatkan di atas MA masih ada pengadilan yang lebih tinggi. Para hakim, menurutnya, harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka.

"Ada pengadilan yang lebih tinggi, Pengadilan Allah. Kita serahkan yang 'di atas'. Para hakim akan berhadapan dengan yang 'di atas' mempertanggungjawabkan keputusan mereka," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Bawaslu ihwal adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019. Apa alasannya?

"Iya betul, putusan menyatakan permohonan 'tidak diterima' (niet onvankelijke verklaard)," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, seperti dilansir Antara, Kamis (27/6).

Putusan Mahkamah bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan 'permohonan tidak dapat diterima'. Menurut Abdullah, permohonan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi syarat.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam putusan tersebut, MA juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1 juta.[dtk]

Parah, Tak sampai Sehari, Akun Baru IG Ustaz Abdul Somad Sudah Innalillahi Lagi

GELORA.CO - Ustadz Abdul Somad sempat membuat akun Instagram baru setelah akun lama dihapus pihak Instagram.

Abdul Somad membuat video khusus untuk mengumumkan akun barunya itu.

Namun tak sampai sehari akun baru itu juga ternyata sudah dihapus.

“Akun baru guru kita @ustadzabdulsomad_official ternyata syahid juga, tak sampai 1 hari umur nya… innalillahi wainna ilaihi rajiun… mari dukung dakwah beliau dgn posting dakwah UAS,” ujar Ustadz Derry Sulaiman lewat akun IG-nya, Kamis (27/6/2019).

“Hadapi semua dgn senyuman bersama ustadz abdul somad nan gagah bana…” kata dia.

Sebelumnya, akun lama UAS @ustadzabdulsomad tak terlihat lagi di Instagram. Akun yang sudah centang biru itu diduga telah diretas. Banyak followers UAS mempertanyakan hilangnya akun tersebut.

Lihat postingan ini di Instagram

#I'LAN . Akun baru guru kita @ustadzabdulsomad_official ternyata syahid juga, tak sampai 1 hari umur nya... innalillahi wainna ilaihi rajiun... mari dukung dakwah beliau dgn posting dakwah UAS 😍😍😍 . . . Hadapi semua dgn senyuman bersama ustadz abdul somad nan gagah bana....😂😂🤣🤣 . . . Postingan wajib tertawa... 🤗😆😅🤣😂 . . . #DSAS #UAS #postingdakwahUASberjamaah

Sebuah kiriman dibagikan oleh KING OF #DSAS (@derrysulaiman) pada 26 Jun 2019 jam 4:43 PDT

[psid]

Ikut Aksi, Mantan Penasihat KPK: Kalau Petugas KPPS Meninggal karena Kelelahan, Harusnya Jokowi Juga

GELORA.CO - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua melontarkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir oleh TribunWow.com dari Tribunnews, hal itu disampaikan Abdullah saat mengikuti aksi massa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Dalam aksi mengawal putusan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Abdullah sempat menyinggung soal ratusan anggota KPPS yang meninggal di Pemilu 2019.

Abdullah menyindir pernyataan pemerintah yang menyebut kematian petugas KPPS didasari oleh faktor kelelahan.

Jika demikian, menurutnya Jokowi seharusnya mengalami hal yang sama, lantaran jam istirahat presiden sangat sedikit.

"Jadi kalau alasan pemerintah (petugas KPPS) itu meninggal karena kelelehan, maka Jokowi harusnya juga mati. Karena dia 1 hari cuma 3 jam tidur," ujar Abdullah di lokasi aksi, Rabu (26/6/2019).

Abdullah mengaku heran terhadap pernyataan pemerintah itu.

Menurut Abdullah hingga kini tidak ada satupun dokter yang menyebut bahwa kelelahan jadi penyebab seseorang meninggal.

"Dan semua dokter dimanapun mengatakan tidak ada orang meninggal karena kelelahan," sambungnya.[tn]

Terkait Reklamasi, Anies Tegaskan Tak Ada Nama Pulau Baru

GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak ada yang namanya pulau baru terkait reklamasi di Teluk Jakarta.

"Nggak ada nama pulau baru, karena semua pulaunya pulau Jawa. Nggak ada nama pulau baru," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/6).

Sebelumnya, diberitakan sejumlah media bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengklarifikasi Anies terkait dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Anies menegaskan tak ada komunikasi sebelumnya dengan KKP terkait di lokasi reklamasi, karena itu wewenang Pemprov DKI yang telah diatur lewat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Anies pun menegaskan itu akan diatur juga dalam perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan diajukan ke DPRD DKI.

Anies menyatakan, Pemprov DKI tak menyebut lahan hasil reklamasi itu sebagai pantai, bukan pulau karena merujuk pula pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (UNCLOS).

"Sekali lagi ini bukan pulau ya, kalau bisa dilihat di UNCLOS, jadi daratan inilah yang diberi nama pantai," ujar Anies.

Anies juga menyampaikan bahwa itu merupakan bentuk konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam memberi nama semua daratan yang ada di bagian Pulau Jawa sebagai pantai.

"Coba lihat wilayah lain di Jakarta, Ancol, itu reklamasi bukan? Reklamasi. Mutiara, reklamasi bukan? reklamasi. Indak Kapuk, reklamasi bukan? Reklamasi. Namanya apa semuanya? Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pantai Ancol, sama semua. Apa bedanya dengan yang ini? Sama kan," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.[tsc]

Lieus Pastikan Prabowo Tidak Akan Tinggalkan Rakyat

GELORA.CO - Komandan Garda Demokrasi Pancasila, Lieus Sungkharisma menegaskan bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akan tetap bersama rakyat usai sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung.

"Apapun yang terjadi pascasidang MK nanti, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ada bersama rakyat," kata Lieus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6).

Belakangan, Lieus tak menampik adanya isu yang menyebutkan bahwa Prabowo-Sandi tak peduli dan akan meninggalkan rakyat. Oleh karenanya, dengan tegas ia membantah isu yang diembuskan pihak tak bertanggung jawab itu.

"Statemen itu jelas-jelas upaya mendelegitimasi keberpihakan Prabowo kepada rakyat,” katanya. 

Lieus menegaskan, dirinya haqqul yakin baik Prabowo Subianto maupun sandiaga Uno tidak akan pernah meninggalkan rakyat.

Karena itu, Lieus meminta para relawan, pendukung, dan simpatisan Capres 02 untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak teprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar itu. 

“Sudah berkali-kali Pak Prabowo berkata bahwa dia akan mewakafkan hidupnya untuk negeri ini. Dia akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Bagi saya itu pernyataan yang sangat jelas dan tegas. Itu komitmen Pak Prabowo yang harus kita pegang,” tambah Lieus.

Di sisi lain, terkait imbauan Prabowo agar pendukungnya tak datang ke Jakarta dan berunjuk rasa di gedung MK, Lieus berpendapat imbauan tersebut harus disikapi positif.

“Bukan malah diplintir seolah-olah Pak Prabowo meninggalkan rakyat,” katanya.

“Saya menilai himbauan itu karena pak Prabowo tidak mau ada jatuh korban seperti yang terjadi saat pengumuman KPU lalu,” tandasnya. [rmol]

Ribuan Peserta Aksi Kawal MK Sudah Berkumpul Di Kawasan Patung Kuda

GELORA.CO - Ribuan perserta aksi Kawal Mahkamah Konstitusi (MK) telah memenuhi kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis pagi (27/6).

Siang ini, MK dijadwalkan akan membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Pantauan Kantor Berita RMOL, ribuan peserta aksi kawal MK dari berbagai daerah telah berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat mengarah ke gedung MK.

Elemen masyarakat dari berbagai daerah itu kini masih menunggu komando untuk memulai orasi-orasi.

Terlihat massa menunggu sambil duduk-duduk di atas tiker yang digelar di atas jalanan. Selain itu, terlihat pula masyarakat yang berbelanja berbagai atribut aksi kepada para pedagang yang berjualan di bahu jalan.

Tidak hanya itu, sambil menunggu komando, para massa juga ada yang duduk berkumpul sambil tahlilan serta berzikir.

Massa pun terlihat membawa berbagai spanduk yang bertuliskan tuntutan menjelang keputusan MK. Terlihat pula massa aksi yang mayoritas menggunakan pakaian muslim menggunakan ikat kepala yang bertuliskan kalimat tauhid maupun tulisan 'Gerakan Nasional Keadilan'.

Hingga saat ini, arus lalulintas di kedua arah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat telah ditutup sehingga kendaraan yang mengarah ke Harmoni maupun MH Thamrin melalui Jalan Medan Merdeka Barat tidak bisa melintas dan dialihkan ke jalan lain. [rmol]

Libra Bitcoin

OLEH: DAHLAN ISKAN

BITCOIN memang belum bisa meruntuhkan mata uang. Bahkan sempat melemah. Tapi beberapa hari terakhir ini on fire lagi. Gara-gara Facebook bikin kejutan: meluncurkan 'mata uang' baru dunia. Namanya Libra.

Bank-bank sentral di dunia pun angkat bicara. Mereka akan mewaspadai langkah baru Facebook itu. Yang akan membuat bank tidak ada gunanya lagi. Bank sebenarnya adalah hanya perantara. Antara pemilik uang dan pengguna uang. Di zaman modern ini untuk apa lagi ada perantara? 

Sebagian besar manusia ini tidak punya cukup uang. Sebagian agak besar lagi punya uang secukupnya. Hanya sebagian amat kecil yang punya uang berlebihan.

Yang tidak punya itulah yang berusaha punya uang. Dengan cara meminjam uang ke bank. Bunga tinggi. Sebagian bunga untuk pemilik uang. Sebagian lagi untuk perantaranya. 

Yang bagian perantara itu dibagi dua pula: untuk keuntungan perantara dan untuk biaya perantara. Misalnya membangun gedung bank semegah-megahnya. Kian. Megah gedungnya kian Anda percaya. Anda tidak sadar bahwa kemewahan itu Anda lah yang membiayainya. Juga untuk membeli peralatan canggih. Dan tentu untuk gaji para pimpinan dan karyawan bank. 

Bank-bank sentral dunia juga akan menyelidiki kehadiran Libra: apakah dunia tidak bahaya. Kalau sampai mata uang seperti dolar dan euro runtuh.

Adakah Facebook kurang kaya? Sampai terjun ke bisnis baru yang lebih raksasa lagi?

"Ini bukan bisnis. Ini misi idealisme Facebook," ujar petingginya. Seperti tersiar di media Amerika yang saya ikuti dari dekat sekarang ini. 

Tujuan Facebook: agar mata uang dunia itu adil bagi semua orang. Juga agar tersedia jenis 'bank' baru. Yang lebih murah dan efisien.

Di dunia ini orang menggunakan dolar belum sampai satu miliar. Demikian juga yang menggunakan rupee dan yuan. Tapi pengguna Facebook sudah melebihi dua miliar.

Kekuatan penetrasi Facebook itulah yang akan dipakai. Untuk mempercepat pemasyarakatan 'mata uang' baru Libra. Apalagi lebih satu miliar manusia di bumi ini belum bisa mendapat layanan bank.

Maka Facebook nanti akan menjadi 'bank sentral' sekaligus 'bank sentralnya dunia'. Juga akan menjadi penerbit 'mata uang' Libra.

Libra nanti, kata Facebook, sangat independen dan demokratis. Tidak ada satu pemerintahan pun yang bisa intervensi.

Libra tidak akan seperti bank-bank sentral yang ada. Yang bisa dipengaruhi politik. Terutama politik kepentingan negara masing-masing.

Untuk itu Facebook menggandeng 28 lembaga. Yang selama ini sudah bergerak di transaksi non-cash. Misalnya PayPal, Visa, Mastercard, Uber dan Women World Bank. Sayangnya di daftar itu tidak terlihat WeChat. Yang transaksi non-cash-nya sudah mewabah di Tiongkok.

Facebook sendiri akan punya 'dompet' baru: Calibra. Mungkin akan bertindak sebagai stabilisasi. Kalau nilai tukar Libra antar negara mengalami masalah.

Saya masih berharap ini: sempat melihat perubahan besar itu. Yang tentu tidak akan terjadi dalam lima tahun. Tapi Facebook sudah bertekad untuk mempercepat keadilan keuangan ini.

Menurut Facebook, selama ini biaya untuk transaksi itu sangat mahal. Yang untung hanya dunia perbankan. Atau lembaga keuangan.

Kini asosiasi Libra itu sedang mematangkannya: bagaimana masyarakat seluruh dunia bisa bertransaksi dengan murah. Beli barang atau jual barang tidak perlu lagi pakai uang. Cukup pakai angka. Algoritma akan menyelesaikannya.

Bank-bank sentral di dunia juga mengkhawatirkan ini: apakah Libra akan aman dari praktik pencucian uang. Dan apakah tidak akan dipakai aliran dana untuk terorisme.

Tentu Facebook sudah memikirkan pemecahannya. Yang jelas Facebook tidak akan mundur: transaksi menggunakan Libra nanti akan semudah kirim WA. Tidak akan seperti bitcoin. Yang sempat seperti roller coaster.

Saya pun sempat miris. Lalu exit dari bitcoin. Tahun lalu. Mumpung belum rugi. Gak tahunya dua hari lalu booming. Mencapai 11.000.

Waktu bitcoin mulai menggigit dunia tidak terlalu banyak yang khawatir. Banyak pemerintah yang melarang penggunaan bitcoin.

Tapi kali ini Facebook yang terjun.

Usia bank sudah lebih 1000 tahun. Sejak ada bank pertama di Italia tahun 600 masehi. Atau sekitar itu.

Facebook menganggap usia 1000 tahun sudah sangat tua. Untuk diikuti manusia muda sekarang ini. [rmol]

Menag Lukman Ngaku Uang Rp 180 Juta Plus 30 Ribu Dolar Didapat Dari Pejabat Kedutaan Arab Saudi

GELORA.CO - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengakui uang sebesar Rp 180 juta dan 30 ribu dollar AS di laci meja kerjaanya beberapa waktu lalu didapatkan dari dua orang pejabat Kedutaan Besar Saudi Arabia dari keluarga Amirrul Sulton saat acara MTQ Intenasional yang digelar di Indonesia.

Adapun, kedua pejabat Kedubes Arab Saudi itu adalah Kepala Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Syeikh Ibrahim bin Sulaiman Alnughaimshi dan Kepala Atase Bidang Keagamaan, Syaikh Saad Bin Husein An Namasi.

"Dari pemberian, dari seseorang panitia terkait dengan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) internasional, dimana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Lalu dia (syeikh) menyerahkan uang itu di ruang kerja saya," ujar Menag Lukman saat ditanya Jaksa KPK Abdul Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Lukman mengaku, awalnya dia sempat menolak pemberian uang dari syeikh Arab pada pertengahan 2018 silam. Namun, akhirnya terpaksa diterimanya karena Syeikh yang meminta agar digunakan untuk kegiatan bakti sosial. 

"Awalnya saya tidak terima, tapi dia mengatakan ini bentuk hadiah yang karena saya tidak boleh menerima itu, maka yasudah kata dia berikan saja ke Khoiriyah, kegiatan kebaikan, untuk kegiatan bakti sosial," kata Lukman. 

Mendengar pengakuan Menag, Jaksa KPK pun mewanti-wanti bahwa kesaksian Lukman ini akan berimbas pada hubungan Indonesia dan Arab Saudi jika kesaksiannya tak terbukti.

"Keterangan Saudara ini bisa mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara," kata Jaksa Basir.

Untuk diketahui, uang Rp 180 juta dan 30 ribu dollar AS merupakan uang yang disita saat penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT) politisi PPP, Romahurmuziy alias Romi terkait suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). 

Awalnya, Menag Lukman mengaku uang tersebut didapatkan dari tiga sumber, yaitu operasional menteri, honorarium, dan perjalanan dinas Kemenag. Namun hal itu justru berbeda keterangan saat di persidangan.

"Uang-uang di laci meja saya itu adalah akumulasi dari 3 sumber penerimaan yang resmi yang saya dapatkan. Pertama, dana operasional menteri. Kedua adalah sisa dari honorarium yang saya dapatkan. Ketiga adalah sisa dari perjalanan dinas saya. Jadi 3 sumber itulah saya simpan di laci meja kerja saya," ucap Lukman. [rmol]