Andi Arief Wanti-wanti Ridwan Kamil Soal Jejaring Peternak China Di Kawasan Gunung Padang

GELORA.CO - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diingatkan soal keberadaan usaha peternakan ayam petelur oleh jejaring peternak China di kawasan Gunung Padang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pesan itu disampaikan politisi Partai Demokrat, Andi Arief. Staf Khusus Presiden era Presiden SBY itu adalah inisiator Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Gunung Padang, Cianjur.

"Pak @ridwankamil, mudah-mudahan bener-bener mereka mau usaha ternak, bukan ada niat terhadap Gunung Padang," kata dia lewat akun twitter ‏ @AndiArief__, Kamis (27/6).

Diketahui, jejaring peternak China banyak membangun usaha peternakan ayam petelur di kawasan Gunung Padang, Cianjur.

Kasus terbaru, di Dusun Ciduyun, Desa Cibokor yang hanya 1,5 kilometer dari Gunung Padang. Guohui Chen, seorang warga negara China, membangun usaha peternakan ayam petelur. Peternakan sejak 2017 dengan bendera PT Indah Tunggal Alami itu menempati lahan seluas 2 hektare.

Diberitakan pada awal Maret lalu, di gerbang usaha peternakan ayam petelur itu tertempel segel "Dalam Pengawasan" dari Satpol PP Kabupaten Cianjur. Segel itu terkait dengan pelanggaran Perda 14/2013 tentang Bangunan Gedung. Ditengarai izin kandang ayam milik Guohui Chen juga melanggar Perda 2/2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Selain Guohui Chen, ada banyak jejaring peternak ayam petelur China di Cibeber, Cianjur, seperti usaha milik bos dari Ho Kok Liang di Desa Cintaasih, peternakan Ekaria Farm di Desa Kanoman dengan pemilik yang biasa disapa Koh Ang, dan di Desa Kanoman ada juga penernakan milik warga keturuna China yang akrab disapa Koh Ali.

Peternakan ayam yang dikelola pengusaha asal China atau keturunan juga mudah dijumpai di Cianjur bagian utara, terutama di Kecamatan Cikalong. Salah satu peternakan itu adalah Hana Farm, milik pengusaha Heru Djadi yang sudah berusia 30 tahun.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Nurudin mengakui WNA asal China di Cianjur sebagian merupakan bos-bos perusahaan, khususnya bidang peternakan. DItegaskan, WNA China yang berada di wilayahnya legal. Kantor imigrasi setempat memiliki tim yang terus mengawasi pergerakan WNA tersebut baik di Cianjur maupun Sukabumi. [rmol]

Tidak Ada Pengamanan Khusus Di Rumah Prabowo Jelang Putusan MK

GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi hari ini menggelar acara nonton bareng (Nobar) sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/6).

Namun demikian, tak ada pengamanan khusus yang ditempatkan di lokasi acara nobar. Pantauan Kantor Berita RMOL di lokasi, jalanan di depan kediaman Prabowo lengang dengan kendaraan bermotor yang sesekali melintas.

Beberapa aparat kepolisian berjaga di sebuah tenda berwarna hijau yang didirikan di seberang rumah Prabowo, tepatnya di bawah pohon yang cukup rindang.

Tampak juga dua orang berbadan tegap dan berambut cepak sesekali mengecek pagar kediaman Prabowo yang tertutup rapat.

Sebelumnya, Ketua Direktorat Relawan Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menyebut kegiatan nonton bareng pembacaan putusan siang ini untuk menghindari gerakan massa ke area sekitar Gedung MK.

"Tentu nonton bareng, nonton sama-sama. Relawan mau hadir ke Jakarta, datang lah tapi enggak usah bawa apa-apa," kata Ferry kemarin. [rmol]

Ribuan Massa Dari Banten Sudah Bergerak Ke Gedung MK

GELORA.CO - Aksi damai menyambut putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) datang dari berbagai daerah. Salah satunya dari Banten. 

Koordinator Pendukung Prabowo-Sandi (Padi) Banten, Khoirul Umam bahkan menyebut sudah ada ribuan massa dari Banten yang bergerak ke Jakarta untuk berunjuk rasa secara damai.

Dikatakan Khoirul, keberangkatan massa dari Banten tanpa komando dan sukarela dan diprediksi jumlahnya mencapai ribuan orang. Terbanyak dari Rangkasbitung.

"Keberangkatan massa ke Jakarta tidak dikoordinir. Masing-masing berangkat menggunakan sepeda motor, kereta, dan mobil pribadi. Jadi ada yang berangkat siang hari, pagi hari, maupun malam hari," jelasnya seperti diberitakan RMOLBanten, Rabu (26/6).

Terpisah, Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi Priadinata menuturkan, Polda Banten tidak ada sweeping massa tapi hanya melakukan imbauan-imbauan dan pendekatan sesuai aturan.

"Prabowo Subianto sendiri sudah menghimbau untuk tidak ke Jakarta karena prosesnya sudah berjalan apa lagi sih yang dituntut. Kawan-kawan media pun ikut bertanggung jawab untuk mendinginkan suasana," pungkasnya.  [rmol]

Kisah Kekecewaan Soeharto pada Habibie

GELORA.CO - 21 MEI 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta. Dia digantikan wakilnya, BJ Habibie, yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Inilah pertemuan terakhir mereka.

Habibie kemudian sempat berbicara melalui telepon pada 9 Juni 1998, sehari setelah Soeharto ulang tahun ke-77.

Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga minta bertemu, namun Soeharto menolaknya.

“Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua,” kata Soeharto.

Sejak itu, Soeharto tak pernah mau bertemu dengan Habibie.

“Sampai saat berakhirnya tugas saya sebagai presiden, walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai jalur, saya tidak pernah berhasil bersilaturahim dengan Pak Harto, baik lewat telepon, apalagi bertemu langsung,” kata Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan.

Habibie menilai sikap Soeharto itu misterius.

“Saya yakin Pak Harto mempunyai alasan tersendiri, dan mungkin beranggapan sebaiknya saya tidak mengetahuinya. Saya ikhlas kalau memang begitu kehendak Pak Harto…Dan sejarah jualah nanti yang akan mengungkap teka-teki kemisteriusan ini,” kata Habibie.

Pada 2010, Probosutedjo, adik Soeharto, menerbitkan memoarnya, Saya dan Mas Harto, karya Alberthiene Endah.

Di dalamnya, dia mengungkap alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan Habibie.

Menurut Probosutedjo, pada malam 19 Mei, Habibie bertemu Soeharto membicarakan perkembangan situasi yang sedang terjadi. Dia menyatakan tidak sanggup menjadi presiden jika Soeharto mundur.

Namun, setelah 14 menteri mengundurkan diri pada malam 20 Mei, Habibie menyatakan sanggup menjadi pengganti Soeharto.

“Mas Harto sangat terkejut…Ini membuat kakak saya menjadi sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak menegur atau berbicara dengan Habibie. Kabarnya, malam itu Habibie menghubungi Mas Harto lewat telepon, tapi Mas Harto enggan bicara,” kata Probosutedjo.

Kekecewaan kedua Soeharto kepada Habibie adalah menyangkut keputusan Habibie memberikan referendum kepada Timor Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia.

“Mas Harto benar-benar terkejut. Dia duduk tegang dengan wajah kaku. Sorot matanya menunjukkan kemarahan yang amat sangat,” kata Probosutedjo.

Probosutedjo ingat perkataan Soeharto: “Bagaimana dia bisa memutuskan ini! Dia tahu pengorbanan Indonesia yang sangat besar untuk Timor Timur!”

“Keputusan Habibie pada Timor Timur semakin memperlebar jarak antara Mas Harto dan Habibie,” kata Probosutedjo.

Kekecewaan ketiga adalah Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa.

Setelah berkonsultasi dengan para pakar hukum, Habibie memutuskan, “demi tegaknya hukum dan keadilan, siapa pun yang bersalah harus dikatakan bersalah, dan siapa pun yang benar harus dikatakan benar.”

Perintah mengusut mantan Presiden Soeharto ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Baginya itu adalah sebuah penghinaan besar," kata Probosutedjo. "Pengadilan terhadap Mas Harto terus dilakukan, dan Habibie membiarkan itu terjadi."

Soeharto satu kali dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Namun, Soeharto terkena stroke dan dirawat di RS Pertamina.

Ketika Habibie akan menjenguk Soeharto, Tim Dokter Kepresidenan melarangnya.

“Menurut mereka ada dua kemungkinan jika saya menjenguknya, yaitu Pak Harto senang atau marah, dan keduanya akan mengakibatkan gejolak emosi yang dapat meningkatkan pendarahan otak yang berakibat fatal,” kata Habibie.

Setelah menerima laporan dari Kejaksaan Agung dan Tim Dokter Kepresidenan, Habibie mengajukan agar kasus Soeharto dideponir (ditutup dan tidak dapat dibuka lagi).

“Permintaan saya didiskusikan secara luas, profesional, dan mendalam,” kata Habibie. “Hasilnya adalah semua berkesimpulan agar masalah Pak Harto diselesaikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP3 oleh Jaksa Agung.” [mc]

Ditanya Gatot Kenapa Kecewa, Jamaah Halal Bihalal Purnawirawan TNI Jawab "Dicurangi"

GELORA.CO - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo meminta ribuan purnawirawan TNI yang hadir dalam halal bihalal di Masjid At Tin TMII agar tidak kecewa.  

Gatot melihat bahwa wajah para  purnawirawan yang hadir merupakan wajah orang yang kecewa. "Kami juga melihat wajah bapak-bapak dan khususnya ibu ibu adalah wajah yang kecewa. Betul?" tanya Gatot di Masjid At Tin, Selasa 25 Juni 2019. 

"Kalau gitu kenapa ada yang kecewa," tanya Gatot. Beberapa orang jamaah yang hadir pun ada yang menjawab, "dicurangi."

Gatot menyebut bukan peserta halal-bihalal saja yang kecewa, karena dirinya pun merasa kecewa. Ungkapan kekecewaan Gatot disambut gemuruh purnawirawan yang hadir.

Gatot menjelaskan maksud kekecewaannya. Ia mengatakan ada kekecewaan saat masuk tentara. Gatot mengaku sempat kecewa tidak masuk Universitas Gajah Mada, dan memilih masuk tentara untuk menghemat biaya hidup.

Namun, kekecewaan dan pandangan Gatot berubah saat dirinya dilantik sebagai tentara. "Saat itu saya menjadi tentara ingin mencari makan, tapi pada saat dilantik cita-cita berubah semuanya, ingin menjadi pahlawan," ujarnya.

Menurut pria kelahiran Tegal itu, semua purnawirawan yang datang ke acara halal bihalal ini kecewa karena tidak sempat menjadi pahlawan. Menurut Gatot, yang tidak hadir di acara halal bihalal ini telah menjadi pahlawan dan bahagia karena sudah berada di akhirat.

Gatot meminta purnawirawan yang hadir menghilangkan kekecewaan mereka. Sebab, mereka disumpah saat menjadi prajurit TNI maupun Polri untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Jangan kecewa, walaupun kalian kumpulan orang-orang yang kecewa."

Selain Gatot Nurmantyo, acara halal bihalal purnawirawan TNI - Polri itu juga dihadiri ulama Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym dan Siti Hediati Soeharto atau sering disapa Titiek Soeharto. [tc]

Pesan Habib Rizieq ke Massa Akasi Kawal MK: Jangan Terprovokasi Perusuh

GELORA.CO - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ustaz Sobri Lubis menyampaikan orasi dalam aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dalam kesempatan ini, Sobri menyampaikan salam dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab kepada massa yang menggelar aksi di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Sobri mengaku, dirinya baru pulang dari Mekah bertemu dengan Habib Rizieq. Sobri yang baru tiba di Jakarta pagi tadi langsung datang ke Patung Kuda untuk ikut bergabung dengan massa aksi.

"Habib Rizieq Syihab di Kota Suci Mekah, kemarin mengingatkan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada segenap rakyat Indonesia yang hadir pada hari ini menegakkan keadilan. Saya sampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Sobri mengawali orasinya di atas mobil komando, Rabu (26/6/2019).

Sobri mengatakan pesan Habib Rizieq ialah untuk tetap istiqomah mengawal penegakan keadilan di tanah air. Walaupun begitu, lanjut Sobri, aksi yang tetap digelar harus dalam keadaan tertib dan damai.

"Aksi kita tetap aksi damai, oleh karena itu kita harus memastikan aksi kita aksi damai. Bagi para satgas-satgas keamanan yang sudah ditugaskan agar memantau kanan-kiri, jangan sampai ada perusuh yang coba memprovokasi," ujar Sobri. [ts]

Siapapun Presidennya, PA 212 Tetap Gelar Aksi 1 Juta Orang Kawal Putusan MK

GELORA.CO - Pelaksana Tugas (PLT) Persaudaraan Alumni 212, Ustad Asep Syarifuddin memastikan akan kembali turun ke jalan mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikannya saat berorasi di atas mobil komando di depan ribuan massa yang hadir. Menurutnya, aksi ini bukan terkait politik. Sehingga, ia tidak peduli siapapun yang akan menjadi Presiden RI selanjutnya.

"Kita mengikuti proses politik dalam rangka membela Islam, membela umat, menjaga Republik Indonesia, mau siapapun yang menang, mau Jokowi, mau Prabowo, mau ada Pemilu, mau tidak ada Pemilu, kita mujahid 212 akan terus turun ke jalan kalau ada kezaliman," ujar Asep, Rabu (26/6).

Asep menjelaskan, Mujahid 212 memiliki tiga agenda. Pertama berjuang membela Islam kapanpun dan di manapun. Agenda kedua, imbuhnya, adalah istikamah membela umat dan rakyat. 

"Ketiga agenda kita akan jadi bagian terpenting dalam aksi bela Indonesia," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia berharap aparat kepolisian tidak akan menghalangi massa yang akan menyampaikan aspirasinya. Ia juga menampik tuduhan makar yang mungkin disematkan kepada kelompoknya. 

"Tidak ada kita ini untuk makar, kita minta dari mimbar ini jika ada massa yang hadir menyaksikan persidangan agar tidak dihalang-halangi," tegasnya.

Lebih lanjut, Asep memastikan besok pada saat sidang pleno keputusan MK tetap akan melakukan aksi turun ke jalan.

"Terakhir intinya saya ingin menyampaikan kepada alumni 212 ini, nanti silakan hubungi alumni 212 besok kita berkumpul minimal 1 juta orang," pungkasnya. [md]

Salut, Massa Aksi Dan Polisi Harmonis Saat Kawal MK

GELORA.CO - Aksi massa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa Pilpres yang digelar di area Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda berwarna.

Meski disesaki massa yang membawa beragam spanduk dan atribut lain, namun aksi damai ini juga diwarnai dengan harmonisnya massa dengan aparat keamanan yang berjaga.

Hal itu terlihat pada sebuah video yang direkam oleh Ustaz Edy Mulyadi saat berlangsungnya aksi, Rabu (26/6). dalam video berdurasi kurang lebih 28 detik, Edy memperlihatkan kedekatan massa dan aparat kepolisian yang berjaga tetap terjalin baik.

Berdasarkan video tersebut, diketahui bahwa salah seorang anggota Kepolisian tersebut berasal dari Provinsi Riau.

"Assalamualaikum. Saya Chairi dari Polda Riau bergabung di Metro Jaya bersama-sama masyarakat untuk mendukung Indonesia damai, Indonesai satu jiwa, satu bangsa," tutur Chairi dalam video tersebut.

Tak lupa, Ustaz Edy juga menegaskan bahwa aksi kawal MK ini akan berlangsung aman dan damai.

"Tanpa kerusuhan, tanpa korban, kita dukung kebenaran dan keadilan, Allahuakbar," tutupnya. [rmol]

Diimbau Prabowo Tak Aksi di MK, Abdullah Hehamahua: Kami Tampung Aspirasi Rakyat

GELORA.CO - Massa yang menamakan diri Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) akan menggelar aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. GKR menyebut aksi tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat agar proses persidangan di MK berjalan sesuai fakta.

"Ini kan menampung aspirasi masyarakat agar kami bisa memberi dukungan moril kepada Mahkamah Konstitusi supaya mereka tak usah takut, khawatir, takut diintimidasi, mereka ikut saja fakta di lapangan, fakta di persidangan, sehingga keputusan yang mereka ambil betul-betul objektif berdasarkan Keadilan Ketuhanan yang Maha Esa," kata Koordinator aksi GKR, Abdullah Hehamahua, saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

Eks penasihat KPK itu melanjutkan, penyampaian pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Karena itu, aksi kawal MK bakal digelar hingga putusan gugatan sengketa Pilpres 2019.

"Orang menyampaikan pendapat di muka umum itu kan dilindungi undang-undang, kemudian MK itu semua pengadilan umum bersifat terbuka untuk umum, Jadi bisa datang saja yang penting tak timbulkan kerusuhan, keributan," ujarnya.

"Anda lihat tanggal 21 (Mei) selesai salat tarawih tertib, pukul 21.00 WIB malam mereka sudah pulang, tahu-tahu ada kelompok yang tak tahu dari mana buat keributan, itu yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Masak, ada ustaz, kiai bertato, yang ditangkap itu kan bertato. Jadi kami ini kan cinta negeri, karena bapak moyang kami dari Teuku Umar di Aceh sana sampai Maluku Pattimura, itu semua adalah pahlawan Islam, sehingga kami sebagai anak cucu mereka keturunan mereka bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara ini. Maka itu, kami ke MK untuk beri dukungan moral, supaya 9 hakim MK betul-betul membuat keputusan yang betul-betul menciptakan kedamaian bangsa negara," lanjut dia.

Abdullah menyatakan aksi tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIB di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Rangkaian acaranya dimulai dengan pengajian, pembacaan Alquran, selawat, hingga zikir.

Sementara itu, terkait adanya imbauan capres Prabowo Subianto untuk tidak hadir di MK selama proses gugatan, Abdullah merasa tak punya kaitan dengan kubu 02 sehingga dia punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kan saya bukan orang Pak Prabowo-Sandi. Jadi saya tidak terikat imbauan itu, saya warga negara. Mantan penasihat KPK itu kan taat hukum," katanya.

Dia juga mengklaim sudah mendapat izin aksi dari pihak kepolisan. Abdullah mengatakan organisasi yang akan ikut bergabung di antaranya FPI, GNPF Ulama, PA 212, hingga Fraksi Emak-emak.

"(Izin) Sudah. Itu teknis itu. Nanti tanya sama petugas. Sejarah RI ada fraksi baru, fraksi emak-emak," katanya.[dtk]

Gatot Ajak Purnawirawan Berdoa Agar Indonesia Diberi Pemimpin Amanah

GELORA.CO - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengajak para purnawirawan TNI-Polri untuk mendoakan agar Bangsa Indonesia diberikan pemimpin yang amanah dan dapat mengayomi rakyat, serta memegang teguh UUD dan Pancasila. Menurut dia, karakteristik pemimpin seperti itulah yang diinginkan para pendiri bangsa (founding fathers) dan juga diamanahkan oleh konstitusi.

“Wajar, sebagai bangsa kita mendoakan agar memiliki pemimpin yang mengayomi bangsa dan rakyatnya,” kata Gatot dalam acara Halalbihalal Purnawirawan TNI-Polri di Masjid at-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (25/6).

Dia menjelaskan, kesempatan silaturahmi hari ini menjadi momentum para purnawirawan TNI Polri untuk bersatu dan menyatu dengan rakyat sebagai bayangkari negara, serta menjadi stabilitator dan dinamisator di tengah masyarakat. Menurut Gatot, meski para prajurit sudah purnatugas, namun tugas sesuai sumpahnya belum selesai.

“Jadi terus setia kepada Pancasila yang berdasarkan pada undang-undang Dasar 1945 dan teguh menjaga persatuan serta kesatuan sesuai sumpah kita bersama,” ujarnya.

Mengenai kondisi saat ini, Gatot menilai telah terjadi pertarungan kepentingan yang menimbulkan friksi dan gesekan yang dapat mengancam ikatan kesatuan sebagai bangsa. Ia menyebut isu referendum Aceh sebagai contoh yang mengancam integrasi bangsa, di samping kasus di beberapa tempat lain.

“Dalam kondisi seperti ini, hendaknya masalah politik diselesaikan secara politik, bukan berdasarkan pendekatan hukum, sehingga tidak menyebabkan situasi seperti ini,” tuturnya.

Menurut Gatot, tantangan Bangsa Indonesia ke depan dapat diatasi dengan membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust). Salah satunya melalui mekanisme checks and balances, sehingga masyarakat merasa yakin dan bersabar tidak perlu ada perpecahan.

“Purnawirawan harus pengawal perjalanan bangsa yang berdasarkan Pancasila ini. Saya ingatkan bahwa kewaspadaan adalah harga sebuah kemerdekaan,” ucap Gatot.

“Kita jangan sampai lengah, jangan sampai acuh karena invasi sekarang tidak dilakukan secara terang-terangan tapi secara diam-diam, tanpa kita waspada maka yang kita pertaruhkan adalah kemerdekaan,” kata pensiunan jenderal bintang empat itu pula.

Dia menuturkan, purnawirawan harus bangkit atau bangsa ini akan punah. Bila purnawirawan bangkit, mereka harus memberi contoh kepada junior-junior untuk bersatu, bergandengan tangan, dan berada di tengah masyarakat agar bangsa ini tidak terpecah belah.

“Semoga Allah selalu membimbing kita, meridhai perjalanan kita untuk melanjutkan perjuangan demi keutuhan NKRI yang sangat kita cintai bersama,” ujar Gatot. [ns]

Bikin Kacau PPDB 2019, Mendikbud Diminta Mundur

GELORA.CO - Anggota Komisi X DPR RI Toriq Hidayat meminta Mendikbud Muhadjir Effendy bertanggung jawab atas kisruh PPDB 2019.

JIka tidak bisa memberikan solusi mengantisipasi siswa yang tidak tertampung, Mendikbud diminta mundur.

"Mendikbud harus bertanggung jawab atas kisruh ini karena kebijakan PPDB dengan 90 persen zonasi ini ternyata banyak merugikan calon peserta didik. Banyak siswa dengan nilai UN baik tapi tidak lolos PPDB hanya karena harus bersaing jarak rumah dengan sekolah," kata Toriq di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Toriq, sebelum memberlakukan sistem zonasi 90 persen seharusnya Mendikbud mempertimbangkan sebaran sekolah negeri dan guru yang belum merata disemua daerah. Akibatnya, ada siswa yang terlantar tidak bisa masuk sekolah negeri karena minimnya jumlah sekolah didaerah itu dan sebaliknya ada juga sekolah yang kekurangan calon siswa.

"Sistem zonasi dalam PPDB memiliki niatan yang sangat baik untuk mengedepankan azas pemerataan dalam pendidikan. Menghilangkan stigma sekolah favorit dan non favorit. Namun, disisi lain ternyata pemerintah melalui Kemendikbud mengabaikan sebaran sekolah negerai yang tidak merata di seluruh Indonesia. Seharusnya, sebaran sekolah negeri yang tidak merata tersebut menjadi elemen yang diperhitungkan dalam penyusunan permendikbud yang ada," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Toriq juga mengkritik kebijakan Kemendikbud yang mengeluarkan revisi juknis PPDB 2019 dengan menambahkan kuota prestasi menjadi 15 persen. 

Menurutnya, kebijakan itu buka solusi bijak karena akan menyebabkan kegaduhan baru karena sejumlah daerah sudah menyelesaikan proses pendaftaran PPDB dan tinggal mengumumkan hasil seleksi.

"Surat edaran Mendikbud no.3 tahun 2019 tentang PPDB yang dikeluarkan hari ini tanggal 21 Juni, sangat kontra produktif. Saat ini sebagian besar daerah sudah melakukan PPDB bahkan tinggal menunggu hasil seleksi, kalau ini diterapkan, akan ada 10 persen calon peserta didik jalur zonasi yang akan terpangkas. Dan mereka sudah tahu mereka bakal lolos karena hasil seleksi sudah diumumkan online, ini akan menimbulkan kegaduhan baru dan tambah runyam," tambah Toriq.

Untuk itu, Toriq menyarankan ada revisi juknis PPDB melalui surat edaran Mendikbud tersebut hanya diberlakukan untuk daerah yang belum memulai PPDB.

"Jangan memaksakan solusi ini untuk daerah yang sudah PPDB. Bukan menyelesaikan masalah, nanti malah menimbulkan masalah baru. Kasian calon siswa dan orang tuanya," imbuhnya. [ts]

Lihat, Sudah Ada Aksi Minta MK Diskualifikasi Jokowi – Ma’ruf

GELORA.CO -  Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengimbau masyarakat tidak usah melakukan unjuk rasa di depan gedung MK saat majelis hakim konstitusi membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Harry mengharapkan masyarakat agar menonton sidang pembacaan putusan lewat siaran langsung televisi.

"Saya menyampaikan dengan pengalihan (arus lalulintas,red) kemarin atau penutupan di depan MK, banyak masyarakat terganggu. Saya berharap masyarakat nonton di tv saja," kata Harry di Gedung MK, Selasa (25/6).

Sejauh ini, kata Harry, pihaknya tidak memberikan izin kepada kelompok mana pun untuk menggelar aksi di MK.

Di samping itu, menurut Harry, aksi di MK menurut sejumlah pihak tidak relevan dilakukan. "Sudah ada imbauan juga dari tokoh-tokoh bahwa tidak ada pengarahan di depan kantor MK pada saat penetapan," kata Harry.

Meski demikian, apabila nantinya saat sidang putusan akan ada aksi massa, maka pihak kepolisian akan mengarahkan massa ke sekitar Patung Kuda atau Gedung Sapta Pesona. Harry menegaskan aksi tidak boleh digelar di depan MK.

Sementara, hari ini sudah ada sejumlah massa yang menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka mengusung tuntutan, mendesak hakim MK mendiskualifikasi Jokowi – Ma’ruf Amin. [jn]

Eks Penasihat KPK: MK Mencoba Hindari Aksi Massa Salat Jumat di Monas

GELORA.CO - Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menyebut ada dua kemungkinan yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat sidang putusan PHPU Pilpres 2019. Salah satunya, untuk menghindari aksi massa besar-besaran yang rencananya akan dilakanakan pada Jumat (28/6/2019) pekan ini.

Hal itu dikatakan Abdullah saat memimpin aksi massa mengawal MK di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Abdullah menduga alasan MK mempercepat sidang putusan pada 27 dari tanggal 28 Juni lantaran pada tanggal berberapa ormas telah merencanakan menggelar salat Jumat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

"Sehingga mereka (MK) mencoba menghindari tanggal 28 hari Jumat, kan malalui operasi intelijen tahu kami akan salat Jumat di sini Monas akan seperti 212. Menghindari itu," tutur Abdullah.

Sementara, kemungkinan kedua mengapa MK mempercepat sidang putusan mungkin dikarenakan majelis hakim sudah cukup yakin untuk memutuskan perkara pada tanggal 27 Juni.

"Kalau itu kami lihat nanti. Mereka berani independen profesional tidak seperti KPU atau Bawaslu yang takut ancaman," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan meskipun sidang putusan MK dipercepat, pihaknya tetap akan menggelar aksi mengawal MK.

Aksi massa mengawal putusan tersebut akan terus berlangsung hingga tanggal 27 Juni.

"Khusus untuk beri dukungan dan support moral ke MK agar tidak takut punya keneranian independen, integritas, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Kami kawal sampai selesai," tandasnya. [sc]

Halal Bihalal Purnawirawan TNI Hampir Batal, Dipersulit hingga Ada Helikopter Mondar-Mandir

GELORA.CO - Hari ini, ribuan purnawirawan TNI dan Polri menggelar halal bihalal bertempat di Masjid At Tin, kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Acara ini juga dihadiri sekitar 500 jenderal. Beberapa di antara yang hadir ada jenderal bintang empat, seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn), Gatot Nurmantyo; mantan KSAD, Jend (Purn) Agustadi Sasongko; mantan KSAU, Marsekal (Purn) Imam Sufaat; dan Laksmana (Purn), Tedjo Edi Purjiatno.

Sementara itu, bintang tiga yang hadir antara lain mantan Mensesneg, Letjen (Purn) Sudi Silalahi; mantan Sesjen Wantanas, Letjen TNI (Purn) Romulo Simbolon; mantan Wamenhan, Letjen TNI ( Purn) Sjafrie Sjamsoeddin; dan mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo.

Kegiatan tersebut nyaris dibatalkan karena pelaksanaannya terkesan dipersulit. Sebelum digelar di TMII, panitia sempat beberapa kali berganti lokasi.

Kegiatan tersebut awalnya akan digelar di Sentul Convention Center, Bogor pada Sabtu (16/6).

Panitia halal bihalal, Brigjen (Purn) DJ Nachrowi mengatakan, pihaknya sudah diberi izin oleh pengelola Sentul Convention Center. Sehari sebelum acara, panitia mendapatkan bahwa gedung tak bisa digunakan, padahal undangan acara sudah disebar.

"Panitia mencoba menemui manajer SCC, namun ternyata manajer sudah mengundurkan diri," jelas Nachrowi.

Panitia akhirnya mencari alternatif gedung dengan mencoba menghubungi pengelola gedung pertemuan di SCBD, namun juga dipersulit.

Akhirnya lokasi acara dipindahkan ke sebuah gedung pertemuan di kawasan TMII. Panitia diberitahu bahwa tanggal 24 Juni jadwalnya kosong.

Lagi-lagi, panitia harus kecewa. Ketika akan dibooking, panitia diberitahu pada tanggal tersebut sudah ada yang menyewa.

"Kami merasa dipersulit. Tapi kami paham situasinya," ujar Nachrowi.

Pada akhirnya pihak panitia mendapat lokasi di Masjid At Tin. Ia berujar, lokasi tersebut sebenarnya tak ideal lantaran tidak semua yang hadir beragama Islam.

"Tapi apa boleh buat. The show must go on. Ketika kami memasang tenda, tampak helikopter mondar-mandir di udara," tambahnya.

Panitia mengundang 3.000 orang purnawirawan TNI-Polri (ABRI) mulai dari jenderal sampai tamtama. Tercatat yang hadir mencapai 7.000 orang dari berbagai provinsi.

Kegiatan halal bihalal ini diisi penceramah dari ulama kondang, KH Abdullah Gymnastiar yang juga putra seorang perwira purnawirawan. [md]